Polling Simsalabim

Pantau, edisi tidak diterbitkan
OBROLAN
HIKAYAT KOMUNIKASI
Polling Simsalabim
Oleh : Taufik Andrie

Polling presiden sedang jadi trend. Salah satunya polling lewat SMS yang digagas SCTV. Sejak Desember 2003 lalu, SCTV mengajukan tiga pertanyaan pada publiknya: Partai politik mana yang paling Anda sukai? Siapa calon presiden yang paling Anda sukai? Siapa pasangan presiden dan wakil presiden yang paling Anda sukai?
Banyak kalangan menganggap polling itu lebih cocok disebut polling elektronik, setidaknya polling digital, ketimbang polling faktual. Dengan teknologi SMS, maka SCTV tak perlu pakai populasi, tak butuh responden, tak harus menentukan sampel, kuisioner, wawancara langsung dan tanpa proses kodifikasi. Polling “nir-metode” ini murah. Pemilih hanya perlu menekan keypad, mengetik nomor urut partai, nomor urut presiden dan nomor urut pasangan presiden dan wakil presiden yang mereka sukai, lantas tinggal kirim ke 6666.
Beberapa detik kemudian simsalabim . . . partai dan presiden kesukaan sudah di depan mata. Lengkap dengan grafik dan prosentase. Biayanya receh, pulsa hanya Rp 350 untuk kartu prabayar dan Rp 250 untuk pascabayar. Polling SMS ini bisa diakses dari semua provider kartu seluler. Beda dengan polling non-pemberitaan yang biasanya berupa program kuis dan hiburan yang memakai pulsa premium Rp 2.000 per SMS.
Mekanisme teknisnya tak rumit-rumit amat. Saat SMS dikirim, satelit milik operator telepon seluler merespon pesan dan meneruskan pada server yang kemudian diolah dalam program aplikasi yang tersambung pada database. Dalam sistem aplikasi ini, data sudah berbentuk grafik dan prosentase, lengkap dengan akumulasinya dari menit ke menit. Berikutnya adalah proses seleksi. Sistem ini bekerja untuk memisahkan pesan masuk dari nomor user (pemilih) yang sama ke “tempat sampah.” Ini penting karena banyak sekali terdapat “pemilih” yang mengirim lebih dari satu kali untuk kategori partai maupun presiden tertentu. Malah pernah ada pemilih yang nekat mengirim sampai 70 kali.
Terakhir, data ditransformasikan lewat program aplikasi ke intranet untuk diteruskan ke pesawat televisi pemirsa secara realtime. Semuanya dikerjakan komputer, tanpa melibatkan unsur manusia. “Kami menyiapkannya selama tiga bulan. Program kami buat sendiri, pelan-pelan selama kurang lebih tiga tahun. Pertama kami memakainya untuk polling dalam kasus STPDN. Bagusnya, ini bukan pulsa premium, tapi pulsa normal. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, secara bisnis tak ada keuntungan dari polling ini,” kata Dwi Wicaksono, manajer Teknologi Informasi SCTV.
Hasil polling di-update tiap hari. Tiap sesi rata-rata memakan tujuh hari penjaringan SMS. Kecuali untuk dua sesi pilihan presiden. Tahap kedua mengekstrak 10 calon presiden yang dipilih dengan suara terbanyak. Demikian pula sesi pasangan presiden dan wakil presiden yang butuh dua tahap, hingga tinggal lima pasang pada fase final. Kira-kira makan waktu sebulan untuk seluruh sesi polling. Hasilnya, pada Januari pemirsa bisa melihat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jadi partai yang paling disukai pemirsa SCTV dengan 145.259 SMS atau setara 45,62 % dari keseluruhan responden pengirim SMS sebanyak 318.422 orang. Hebatnya lagi, Hidayat Nur Wahid, presiden PKS, terpilih sebagai calon presiden yang paling disukai pemirsa SCTV dengan 55.014 SMS atau setara 27,26 % dari keseluruhan responden pengirim SMS sebanyak 228.351 orang. Sedang pasangan presiden dan wakil presiden yang paling disukai pemirsa SCTV memenangkan pasangan Surya Paloh dan Susilo BambangYudhoyono dengan 11.812 SMS atau setara 23,14 % dari keseluruhan responden pengirim SMS sebanyak 71.539 orang.
Debat pun merebak. Denny JA, direktur eksekutif Lembaga Survei Indonesia, sempat mengolok-olok “Hidayat Nur Wahid, Presiden SMS” dalam kolomnya di Media Indonesia, 22 Desember 2003 lalu. Ia menyoal pada metodologi yang digunakan. Sebab polling tanpa teknik sampling yang benar tak dapat dikatakan benar-benar mewakili publik. Menyesatkan.
Argumentasi pembanding datang dari Dr. Ibnu Hamad, direktur Institute for Democracy and Communication Research. Katanya, SCTV sebagai media, setidaknya telah menyediakan ruang bebas untuk mengagregasikan kepentingan politik publik. Ada fungsi sosialisasi, ada kanal dan ada partisipasi publik yang secara tak langsung merupakan bentuk pendidikan politik paling praktis. Tak perlu gusar, biarlah itu jadi bagian dari dinamika demokrasi.
“Intinya, kami hanya ingin melakukan sosialisasi politik. Saat KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengumumkan partai peserta pemilu, nah kita memilih untuk pakai metode lain. Lewat polling ini kan partai bisa dikenal publik dengan cara tidak sengaja, karena ditonton tiap hari, “ kata R. Nurjaman, produser Liputan 6 SCTV.
Polling macam itu bukan hanya milik SCTV. Belakangan TV7 juga menyelenggarakan polling senada. Sedianya mereka akan memungut suara publik dari 10 Desember 2003 sampai 31 Maret 2004, periode yang cukup panjang. Entah kebetulan, entah memang realitas sosiologisnya sama, Hidayat Nur Wahid ada di peringkat pertama per 19 Desember 2003 lalu, dengan 14.853 SMS yang memilihnya, jauh melampaui Megawati di urutan keempat dengan hanya 4.233 pemilih. Situs TV7 di www.tv7.co.id pun ikut menyelenggarakan polling dengan hasil tak jauh beda. Hidayat Nur Wahid tetap memang dengan jumlah pemilih mencapai titik 45 %. Bedanya, kali ini peserta yang meng-klik internet sedikit sekali, cuma 3.717 orang.
Ada juga polling dari Metro TV, yang tempo hari disindir presiden Megawati di istana karena “memenangkan” Surya Paloh. Beda dengan dua stasiun tadi, Metro TV tak repot-repot mengerjakannya sendiri. Stasiun ini hanya merilis hasil polling Media Indonesia, koran yang juga dimiliki Surya Paloh.
Polling yang digelar Media Indonesia terasa konyol. Dalam edisi “Apa Partai Politik Pilihan Anda?”, koran tersebut menyediakan grand prize dan hadiah mingguan. Untuk mengikutinya, pembaca tinggal mengetik pada keypad telepon seluler dan kirim nomor urut partai politik pilihan ke nomor tujuan 2004. Satu SMS seharga satu suara. Poin pengiriman akan berpengaruh pada undian pemenang pada awal April 2004 nanti. Tak jelas, polling seperti ini, juga lainnya, untuk demokrasi atau bisnis? Jangan-jangan atas nama demokrasi untuk kepentingan bisnis.

--Taufik Andrie- kontributor majalah PANTAU.